.png)
SUARA RAKYAT, JANGAN DIBELI? - Polemik soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) belum juga reda meski pihak Bareskrim Polri sudah angkat suara dan menegaskan bahwa dokumen tersebut asli, bukan palsu.
Namun, pernyataan resmi dari institusi penegak hukum ini ternyata nggak cukup buat menenangkan publik. Bahkan menurut Jamiluddin Ritonga, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, krisis kepercayaan masyarakat ke pemerintah dan aparat penegak hukum jadi faktor utama kenapa isu ini masih membara.
“Sebagian masyarakat tetap nggak percaya. Mereka udah punya keyakinan sejak awal bahwa ijazah Jokowi itu palsu, jadi apa pun hasil penyelidikan Polri tetap nggak ngefek,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Minggu (25/5).
Menurutnya, ini bukan sekadar soal dokumen atau bukti, tapi soal trust alias kepercayaan publik yang udah terkikis. Ketika masyarakat udah kehilangan kepercayaan ke lembaga seperti Polri, apapun yang mereka ucapkan nggak akan dianggap legit.
“Yang percaya sama keaslian ijazah ya makin yakin, tapi yang dari awal curiga ya tetep curiga. Itu semua tergantung dari predisposisi masing-masing kelompok,” lanjutnya.
Masalahnya, kata Jamiluddin, kalau lembaga yang dinilai kurang dipercaya oleh publik yang ngomong, maka kontroversi bakal terus hidup. Bahkan jika nanti ada putusan pengadilan atau pernyataan resmi dari kampus sebesar UGM, masih bisa aja dipertanyakan.
“Kalau trust ke pengadilan atau ke UGM juga dianggap rendah, maka sikap tidak percaya itu akan tetap ada,” tutup Jamiluddin.
Kasus ini lebih dari sekadar dokumen ijazah—ini soal kredibilitas lembaga negara dan bagaimana publik menilainya. Kalau trust udah runtuh, segelintir pernyataan resmi pun nggak akan cukup buat meredam gejolak. Netizen + rakyat butuh bukti yang meyakinkan bukan cuma formalitas!
Komentar0