SUARA RAKYAT - Berdasarkan opini masyarakat, perilaku sejumlah anggota dewan dan calon kepala daerah yang membeli suara dengan dalih "uang transportasi" atau "biaya politik" dipandang merusak demokrasi.
Banyak warga merasa bahwa tindakan ini hanya menurunkan kualitas pemilu dan membuat pemilih seolah "dijual" dengan nilai yang tidak sebanding. Sekitar 80% masyarakat yang disurvei di daerah Kabupaten Magelang, misalnya, menyatakan keprihatinan mereka, dengan anggapan bahwa politik uang menimbulkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kebutuhan rakyat.
Warga berharap adanya tindakan tegas dari lembaga pengawas pemilu agar praktik ini dihentikan. Mereka menilai, jika politik uang terus terjadi, sulit bagi daerah untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.