KPK Bongkar Potensi Korupsi Dana Hibah Jatim: Ada ‘Drama’ Rekening Hantu dan Tanda Tangan ‘Kembar’!

SUARA RAKYAT, JANGAN DIBELI? - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergerak keras membongkar potensi korupsi yang terkait dengan penyaluran dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Gak main-main, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, lho!

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, bilang kalau saat ini pihaknya lagi mendalami dugaan penyimpangan dana hibah yang disalurkan ke kelompok masyarakat (Pokmas) yang dananya berasal dari APBD Pemprov Jatim.

“KPK juga sambil jalan melakukan upaya pencegahan korupsi agar gak makin parah,” ujar Budi dalam konferensi pers hari Minggu kemarin.

Apa Saja Temuan KPK Soal Dana Hibah Jatim?

Lewat Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK minggu ini sudah mengidentifikasi beberapa masalah serius:

1. Kriteria penerima hibah yang amburadul!
   Pokmas yang baru dibentuk pas mau ngajuin hibah, rekening penerima baru dibuat dan dicairkan di tahun yang sama, bahkan ada rekening yang muncul setelah dana dicairkan dan langsung ngadat alias gak ada aktivitas lagi. Yang lebih nyeleneh, tanda tangan di rekening kok mirip banget, alias “spesimen tanda tangan kembar” padahal untuk kelompok penerima yang berbeda.

2. Bingung soal besaran anggaran hibah.
   Porsi dana hibah belum jelas, gak ada standar atau platform yang bisa nge-filter penerima hibah supaya gak tumpang tindih di level kabupaten, kota, provinsi, apalagi sampai pusat.

3. Data penerima gak terpadu.
   Belum ada data tunggal seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bikin potensi tumpang tindih makin besar dan rawan disalahgunakan.

4. Sinergi dengan DPRD Jatim.
   KPK juga intens komunikasi dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim buat dorong program pengendalian gratifikasi, supaya praktek suap dan gratifikasi bisa diminimalisir.

KPK: Berantas Korupsi, Cegah, dan Edukasi Sekaligus!

Budi Prasetyo menegaskan kalau KPK mengusung strategi multi perspektif: penindakan, pencegahan, dan edukasi jadi satu paket supaya potensi korupsi dana hibah ini bisa ditekan maksimal.

Related Article

1. Tragedi Ledakan Amunisi Garut: KSAD Janji Evaluasi Total, Warga Sipil Bakal Dilarang Dekat Lokasi
2. TNI Tegas! Nggak Pernah Intimidasi Warga yang Nyuarain Pendapat
3. FISIP UB Gandeng SMA 2 Lumajang Cetak Pelajar Melek Politik dan Anti Hoaks
4. Prabowo Usul Papua Nugini Gabung ASEAN, Biar Kawasan Makin Solid dan Berpengaruh Global!
5. Ujian SIM C Serasa Sirkuit Balap, SC Akhirnya Bayar Calo demi Dapat SIM: “Mau Protes, Tapi Mau Cepat Juga”
6. Diskon Listrik 50% Buat Pelanggan Kecil? Menteri ESDM Bahlil Bilang: “Saya Belum Dapat Laporannya”

“Ini bukan cuma peringatan buat Jatim, tapi juga alert buat daerah lain agar gak kecolongan,” tutup Budi.

Suara Rakyat Ompitv:

Kasus ini jelas nunjukin kalau masih banyak celah pengelolaan dana hibah yang harus dibenahi. KPK harus terus dapetin dukungan penuh agar setiap rupiah APBD yang keluar bisa sampai ke sasaran tanpa kebocoran. Gak cuma buat Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia wajib awas dan aware soal potensi korupsi dana publik!

Pantengin terus www.suararakyat.ompitv.com buat berita update soal pemberantasan korupsi dan isu-isu penting lainnya yang relate banget sama hidup kita semua. Karena kita #SuaraRakyat yang gak bakal diem kalo ada ketidakadilan!